Soal dan Jawaban Tabel 6.2 PKN Kelas 7 Semester 2 Halaman 150-151

Tabel 6.2 PKN Kelas 7 Semester 2Soal dan Jawaban Tabel 6.2 PKN Kelas 7 Semester 2 – Soal beserta  Kunci Jawaban Tabel 6.2 Buku Paket PKN Kelas VII SMT 2 / Genap Halaman 150-151. Di tugas mandiri ini kita disuguhkan soal berbentuk tabel dalam beberapa kolom.

Biasanya sih tugas ini diberikan ke siswa ketika guru sedang kosong karena ditinggal pergi atau sebab lainnya dan juga sebagai tugas rumah atau sering kita sebut PR.

Untuk tabel 6.2 tentang Isi Undang–Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang–Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)

Soal dan Jawaban Tabel 6.2 PKN Kelas 7 Semester 2 Halaman 150-151
Soal dan Jawaban Tabel 6.2 PKN Kelas 7 Semester 2 Halaman 150-151

Ok langsung saja kita masuk ke soal dan kunci jawaban tabel 6,2 yang ada di buku paket ppkn kelas 7 smt 2. Di bawah ini adalah Soal dan Jawaban Tabel 6.2 PKN Kelas 7 Semester 2 Halaman 150-151 lengkap dan singkat. Selamat mengerjakan tugas ya sobat.

Berikut ini Soal dan Jawaban Tabel 6.2 PKN Kelas 7 Semester 2.

Arti Otonomi Daerah

Hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Arti Daerah Otonom

Selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam system NKRI ini

Arti Desentralisasi

Pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi

Arti Dekonsentrasi

Pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah

Arti Tugas Pembantuan

Pengertian dari tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan

Urusan Pemerintah Pusat

Pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi :

  • Politik luar negeri
  • Pertahanan
  • Keamanan
  • Yustisi atau hukum
  • Moneter dan fiskal
  • Agama

Urusan Pemerintah Daerah       

Pembuatan KTP, membangun rumah, pembuatan rumah sakit, masalah banjir, Raperda (miras, Retribusi Pariwisata dan olahraga, reklame, retribusi parkir, retribusi hiburan dan pertunjukan, dan lain sebagainya)

Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem NKRI

Pemilihan Kepala Daerah 

PILKADA atau kepanjanganya yaitu Pemilihan Kepala Daerah adalah  penyeleksian rakyat terhadap tokoh–tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik untuk menjadi seorang Gubernur / Wakil Gubernur atau Bupati / Wakil Bupati maupun Walikota / Wakil Walkota yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memilih calon tersebut di pemilihan umum (pemilu)

Keuangan Daerah    

Sesuai dengan Pasal 156 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pengertian dari Keuangan daerah adalah Semua Hak dan Kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu

Peraturan Daerah     

Pengertian dari peraturan Daerah yaitu peraturan perundang–undangan yang dibentuk oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (baik Gubernur dan juga Bupati atau Walikota)

Wewenang DPRD

Tugas dan Wewenang DPRD menurut Pasal 42 UU RI No.32 Tahun 2004, adalah

  • Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah yaitu Bupati dan walikota
  • Membahas dan menyetujui RAPBD bersama dengan Kepala Daerah
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lain
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
  • Memilih wakil kepala daerah jika ada kekosongan jabatan dimana kepala daerah sebelumnya tidak lagi bisa bertugas misalnya karena kasus korupsi maupun sakit keras bahkan meninggal.
  • Memberi pendapat dan pertimbangan serta persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional dan pemerintah daerah
  • Menerima laporan pertanggungjawaban kepala daerah
  • Melaksanakan pengawasan serta meminta laporan penyelenggaraan pemilukada (pemilihan umum kepala daerah)  kepada KPUD yang menyelenggaraka otonomi daerah

Sekian dan semoga bisa bermanfaat serta membantu mempercepat adik-adik semua untuk menyelesaikan soal pkn pada tabel 6.2 dalam buku paket kelas 7 semester ganjil.

Kunci Jawaban Tabel 6.2 Buku Paket PKN Kelas 7 SMT 2 Halaman 150-151 Sudah Dibagikan

Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Soal dan Jawaban Tabel 6.2 PKN Kelas 7 Semester 2. Jika merasa mendapatkan manfaat dari artikel ini, jangan lupa untuk share ke teman lainnya agar bisa berbagi kepada orang lain secara Cuma-Cuma  yang Insyaallah bisa menjadi amal jariyah sobat juga.

Kritik dan saran akan terus kami tunggu agar blog wahyukode ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi, Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin. Sobat bisa memberikan aspirasinya lewat kolom komentar, bisa mengenai materi maupun tata tulisan yang kurang tepat mungkin karena saya juga baru belajar. Terima kasih sudah berkunjung dan sukses selalu buat semua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *